Mengkritisi Kemurungan Pendidikan Kita

Setiap kali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei, kita selalu diajak merenung dan berhenti pada satu pertanyaan sudah seberapa jauh kemajuan dunia pendidikan di negeri ini? Semua Warga Negara Indonesia,mulai dari pejabat hingga orangtua kalangan berpunya sampai si miskin papa selalu menjawab serupa bahwa pendidikan sangat dibutuhkan, terutama untuk mengangkat harkat dan martabat serta kemajuan negara. Anehnya meskipun semua orang sudah berpikir sama tentang makna pendidikan dan pentingnya ilmu bagi kalangan generasi bangsa untuk membangun masa depan Indonesia, tapi tetap saja negeri ini bagai tak perduli terhadap peningkatan peranan pendidikan di dalam negeri. Toh negara masih belum mampu memberikan apresiasinya sebagaimana perintah GBHN untuk memberikan porsi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan. Meski pemerintah melalui Mendiknas pada saat memperingati Hardiknas menyatakan untuk memajukan dunia pendidikan di tanah air telah berjuang dan bekerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan, namun kenyataan hingga hari ini kualitas pendidikan kita masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang sedang berkembang, terutama di lingkup negara-negara ASEAN.

Berdasarkan survey Political and Economic Risk (PERC) kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Menyedihkan lagi ternyata posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Memprihatinkan lagi, hasil survey tahun 2007 World Competitiveness Year Book memaparkan daya saing pendidikan kita dari 55 negara yang disurvey Indonesia berada pada urutan 53. Dampak rendahnya mutu pendidikan Indonesia itu secara tidak langsung ternyata ikut mempengaruhi berbagai sisi kehidupan di negeri ini. Misalnya terhadap sumber daya manusia Indonesia sangat jelas jauh tertinggal.Hal ini dapat dilihat dari hasil reset Ciputra yang menyatakan bahwa Indonesia hanya mempunyai 0,18 persen pengusaha dari jumlah penduduk. Padahal sesuai syarat untuk menjadi negara maju minimal 2 persen dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Sebagaimana Singapura yang kini memiliki 7 persen dan AS 5 persen dari jumlah penduduknya adalah pengusaha. Dampak lain akibat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dapat dilihat dari Human Development Indeks (HDI) Indonesia sebagaimana laporan UNDP, HDI pada 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan HDI, Indonesia berada pada urutan ke-107 dengan indeks 0,728, hingga menempati urutan ke-7 dari sembilan negara ASEAN di bawah Vietnam dan di atas Kamboja dan Myanmar.

Berdasarkan data yang ada terbukti bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada titik terendah. Rendahnya kualitas pendidikan di tanah air antara lain tidak terlepas dari rendahnya kualitas sarana fisik. Banyak gedung-gedung sekolah rusak, penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar serta pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai. Demikian pula kualitas guru rendah yang ditandai belum memiliki profesionalisme memadai. Rendahnya kesejahteraan guru juga ikut memacu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Idealnya seorang guru sebagaimana hasil penelitian federasi guru independen bergaji tiap bulan Rp3 juta, tapi nyatanya rata-rata bergaji Rp1,5 juta, guru bantu Rp460 ribu dan honorer Rp10 ribu per jam. Akibatnya dengan gaji yang rendah banyak guru bekerja sampingan. Selain itu biaya pendidikan yang mahal juga ikut menurunkan kualitas pendidikan. Padahal di negara-negara maju banyak sekolah-sekolah bermutu namun biaya pendidikan rendah. Bahkan di beberapa negara pendidikan digratiskan, karena menjadi tanggungjawab negara. Di Indonesia, pemerintah berkilah akibat keterbatasan dana. Padahal Malaysia tak gentar menganggarkan 35 persen dari APBNnya untuk biaya pendidikan.